REKOMENDASI PEDOMAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, IMPLMENTASI DAN EVALUASI OFSET DI INDONESIA

Ofset  merupakan  alat  kebijakan  strategis  pemerintah  di  seluruh  dunia,  untuk memastikan  pengadaan  publik  memberikan  manfaat  ekonomi  nasional  meskipun dilakukan  melalui  impor  barang  dan  jasa.  Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2012  tentang  Industri  Pertahanan  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  76  Tahun  2014  tentang  Mekanisme  Imbal  Dagang,  Kandungan  Lokal,  dan Ofset,  Ofset  menjadi  kebijakan  wajib  bagi  setiap  pengadaan  alat  peralatan pertahanan  dan  keamanan  dari  luar  negeri.  Sebagai  referensi  kajian  literatur  ilmiah lengkap dan rekomendasi alternatif kebijakan Ofset Indonesia telah ditulis tujuh buku yang  membahas  konsep,  kebijakan,  praktik,  serta  evaluasi  Ofset  di  dunia  dan  di Indonesia. Buku ini merupakan yang terakhir dari Seri Buku Ofset. 

Sebagai  penutup,  buku  ini  disusun  berdasarkan  hasil  kajian  literatur  ilmiah  dalam buku-buku  sebelumnya  mengenai  analisis  kesenjangan  antara  praktik-praktik  Ofset terbaik di dunia, konsep Ofset Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor  76  Tahun  2014,  dan  praktik-praktik  Ofset  di  Indonesia  semenjak  kebijakan tersebut  dikeluarkan.  Oleh  karena  itu,  buku  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pedoman keseluruhan aspek Ofset yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi, serta  kerangka  kelembagaan  yang  dibutuhkan  untuk  implementasi  Ofset  yang  baik dan  benar.  Hal  ini  bertujuan  agar  Ofset  yang  dilaksanakan  dapat  menghasilkan dampak  positif  pada  pencapaian  tujuan  strategis  yang  tertera  di  undang-undang, yaitu  kemandirian  Industri  Pertahanan  dalam  negeri  terutama  dalam  memproduksi Alpalhankam  sendiri  untuk  memenuhi  kebutuhan  kekuatan  pokok  minimum  postur pertahanan negara kita.

Buku  ini,  sebagaimana  keenam  buku  lainnya  tentang  Ofset,  dirancang  sedemikian rupa  sehingga  mudah  dipahami  dan  menjadi  acuan  pertimbangan  kebijakan  Ofset bagi semua pemangku kepentingan, terutama Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).  KKIP  selaku  wakil  pemerintah  dapat  menggunakannya  sebagai  acuan kebijakan  untuk  membuat  pedoman  Ofset.  Pengguna  Alpalhankam  dalam  negeri (TNI/Polri/pengguna  lainnya)  dapat  menggunakannya  sebagai  pedoman  untuk memahami peran strategis Ofset dalam upaya memajukan kemandirian pertahanan. Sementara  Industri  Pertahanan  dalam  negeri  dapat  menggunakan  buku  ini  sebagai pedoman  dalam  memaksimalkan  potensi  manfaat  Ofset,  seperti  alih  teknologi, pembukaan lapangan kerja, diversifikasi produk, dan lain-lain. 

Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi referensi pertimbangan untuk perumusan kebijakan,  perencanaan,  implementasi,  serta  evaluasi  Ofset  bagi  Komite  Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan pemangku kebijakan terkait. Selain itu, semoga buku ini  juga  dapat  menjadi  pendorong  semangat  bagi  segenap  anak  bangsa  untuk senantiasa  berjuang  demi  pembangunan  teknologi  dan  industri  baik  dalam  bidang Alpalhankam atau bidang lainnya demi kemandirian pertahanan Indonesia.