Jakarta, 31 Juli 2026 – Dalam rangka mengakselerasi kemandirian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) di dalam negeri, Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (Timlak KKIP) sukses merampungkan rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan peninjauan strategis ini menyasar empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan utama yang tergabung dalam holding DEFEND ID.
Kegiatan Monev ini merupakan langkah proaktif pemerintah untuk meninjau langsung kesiapan lini produksi, kemajuan teknologi, serta tata kelola manajerial dari masing-masing entitas industri pertahanan. Hal ini krusial guna memastikan kelancaran pemenuhan kebutuhan alutsista bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan instansi pengguna lainnya, sekaligus menekan rasio ketergantungan terhadap produk impor.
Dalam rangkaian kunjungan Monev 2026 ini, Timlak KKIP secara komprehensif mengevaluasi empat pilar utama industri pertahanan nasional dengan rincian fokus sebagai berikut:
- PT Len Industri (Persero): Evaluasi ditekankan pada kemajuan penguasaan teknologi dan integrasi sistem C5ISR (Command, Control, Communications, Computers, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance). Selain itu, KKIP juga meninjau efektivitas peran PT Len sebagai induk holding DEFEND ID dalam mengorkestrasi ekosistem industri pertahanan yang sinergis.
- PT Pindad: Peninjauan difokuskan pada optimalisasi kapasitas lini produksi senjata, ketersediaan munisi kaliber kecil hingga besar, serta akselerasi pemenuhan pesanan kendaraan tempur dan taktis. Hal ini demi memastikan target strategis pertahanan darat negara dapat terpenuhi tepat waktu.
- PT Dirgantara Indonesia (PT DI): Timlak KKIP mengevaluasi kesiapan fasilitas produksi kedirgantaraan, progres sertifikasi dan komersialisasi pesawat N219, serta kemampuan pemeliharaan alutsista udara. Evaluasi juga menyoroti langkah-langkah restrukturisasi perusahaan guna menjaga penyehatan finansial dan operasional.
- PT DAHANA: Inspeksi difokuskan pada fasilitas Energetic Material Center (EMC) dan meninjau sejauh mana kemajuan pembangunan pabrik propelan. Pembangunan ini menjadi kunci utama dalam memutus rantai impor bahan baku munisi dan mewujudkan kemandirian bahan peledak pertahanan secara utuh.
Langkah pengawasan, evaluasi, serta asistensi yang berkesinambungan ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membangun postur pertahanan yang tangguh. Hasil temuan lapangan dari kegiatan Monev 2026 ini akan menjadi landasan perumusan laporan strategis KKIP, demi mewujudkan cita-cita industri pertahanan nasional yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing global.