Jakarta – Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) terus mengambil langkah progresif dalam membangun kemandirian alat peralatan pertahanan di sektor maritim. Pada Selasa, 14 April 2026, Ketua Tim Pelaksana (Katimlak) KKIP, Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, MBA., memimpin langsung agenda strategis bertajuk Business Matching yang dihelat di Ruang Rapat Lantai 8, Gedung R. Soeprapto, Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Mengusung tema utama “Penguatan Ekosistem Industri Perkapalan Nasional Dalam Rangka Kemandirian Industri Pertahanan”, agenda ini menjadi wadah konsolidasi penting bagi ekosistem pertahanan matra laut. Langkah ini sekaligus menjadi ejawantah nyata dari visi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam program Asta Cita.
Salah satu pilar utama visi tersebut adalah memperkuat ekonomi maritim sebagai fondasi kemandirian bangsa, yang dicapai melalui pengelolaan potensi kelautan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Forum tingkat tinggi ini dihadiri oleh pemangku kepentingan lintas sektoral, yang meliputi perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bergerak di industri perkapalan, serta tak ketinggalan jajaran Tim Pelaksana dan Tim Ahli KKIP. Fokus utama pertemuan ini adalah untuk menyelaraskan antara tingginya kebutuhan pembangunan kapal nasional dengan kapasitas nyata yang dimiliki oleh industri galangan di dalam negeri.
Dalam ekosistem ini, KKIP sebagai representasi dari Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengambil peran sentral sebagai integrator strategis.
Kehadiran KKIP bertugas menjembatani secara langsung kepentingan antara pihak pengguna (user) dan pelaku industri perkapalan. Hal ini dinilai sangat vital guna memastikan bahwa rantai pembangunan kapal-kapal militer dapat berjalan secara mandiri, berkesinambungan, dan ditopang sepenuhnya oleh ekosistem industri nasional yang terintegrasi