Jakarta (12/12) – Bidang Alih Teknologi dan Ofset Tim Pelaksana KKIP hari ini gelar rapat finalisasi kajian kemandirian industri pertahanan di Ruang Rapat KKIP, Lantai 1 Gedung D.I. Panjaitan Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Bidang Alih Teknologi dan Ofset, Dr. Yono Reksoprodjo, DIC., dan menghadirkan jajaran tim pelaksana dan tim ahli KKIP beserta tim konsultan.
Rapat diselenggarakan dalam rangka pemeriksaan akhir muatan kajian sebagai bagian dari rangkaian finalisasi realisasi anggaran KKIP untuk tahun 2023. Kajian ini sendiri mengambil topik ”Kemandirian Industri Pertahanan Nasional Melalui Optimalisasi Program IDKLO”.
Presiden selaku Ketua KKIP pada Sidang KKIP 2021 lalu mendesak agar segenap pemangku kepentingan terkait untuk membangun kemandirian industri pertahanan. Oleh karenanya dalam rangka mengeksplorasi lebih mendalam opsi-opsi yang relevan untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Bidang Alih Teknologi dan Ofset KKIP pada tahun ini mengagendakan penyusunan kajian tersebut.
Tim konsultan memaparkan hasil dari kajian tersebut beserta sejumlah saran rencana aksi untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan di dalam negeri. Beberapa persoalan yang menjadi sorotan diantaranya adalah negosiasi kandungan lokal dan ofset dalam setiap pembelian Alpalhankam, pengamanan teknologi pertahanan di dalam negeri, dan kesiapan industri pertahanan di dalam negeri untuk menjadi partisipan kegiatan ofset.
Upaya-upaya membangun kemandirian industri pertahanan memang masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Oleh karenanya, ”diharapkan kajian tersebut tidak berhenti menjadi laporan semata, tetapi juga nanti bisa menjadi landasan akademik penyusunan undang-undang (terkait industri pertahanan)” imbuh Kabid Litbangyasa dan Standardisasi Mayjen TNI (Purn) Muhammad Nakir.
Menutup pertemuan, Katimlak KKIP, Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A., menyampaikan apresiasinya kepada setiap pihak yang terlibat dalam penyusunan kajian tersebut. Dalam waktu dekat, Katimlak mengagendakan penyerahan laporan hasil kajian tersebut kepada Sekretaris KKIP sebagai bahan masukan perumusan kebijakan strategis industri pertahanan di masa mendatang.