Jakarta (11/12) – Bidang P endanaan dan Pembiayaan Tim Pelaksana KKIP hari ini gelar rapat finalisasi kajian belanja pertahanan di Ruang Rapat KKIP, Lantai 1 Gedung D.I. Panjaitan Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana KKIP, Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A., didampingi oleh jajaran tim pelaksana dan tim ahli KKIP beserta tim konsultan.
”Pada Sidang KKIP yang sebelumnya (2021), Presiden selaku Ketua Harian KKIP memberikan tiga instruksi kebijakan industri pertahanan, salah satunya mengubah paradigma belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan” ungkap Katimlak sembari membuka rapat. Berangkat dari instruksi Presiden tersebut, Bidang Pendanaan dan Pembiayaan KKIP mengagendakan penyusunan sebuah kajian yang akan menguraikan model dan realisasi investasi pertahanan di Indonesia.
Kajian yang telah disusun sejak Juli lalu ini mengambil topik tentang ”Membangun Kapabilitas Industri Pertahanan Melalui Pendekatan Investasi Pertahanan”. Kajian tersebut dibagi kedalam tiga bahasan yaitu” Sumber Pendanaan Belanja Pertahanan, Paradigma Spending to Invest, dan Pembangunan Kapabilitas Industri Pertahanan Melalui Pendekatan Investasi Pertahanan”.
Beberapa penekanan yang diuraikan dari kajian tersebut diantaranya koordinasi multipihak untuk pemberikan insentif khusus bagi industri pertahanan, peninjauan ulang terhadap distribusi anggaran litbang, dan penyematan konsepsi investasi pertahanan dalam rencana induk industri pertahanan yang berjangka panjang maupun menengah.
Hasil maupun rekomendasi dari kajian tersebut mendapat apresiasi dari peserta rapat. Sejumlah masukan berhasil dihimpun diantaranya dari Staf Ahli Bidang Penganggaran, Ir. Gatot Tetuko, yang beranggapan bahwa kajian tersebut masih memerlukan penegasan pada interpretasi makna investasi pertahanan melalui studi kasus yang relevan. Sementara itu, Kabid Kerja Sama dan Ofset, Ir. Alex Janangkih Sinaga, M.Eng., berharap ada elaborasi yang lebih jelas dan mendalam pada hubungan tiga variabel terkait (anggaran, pendanaan, dan pembiayaan).
Mengakhiri rapat, Katimlak menyampaikan bahwa investasi pertahanan merupakan unsur utama dalam mewujudkan visi kemandirian pemenuhan Alpalhankam. Beliau mendorong agar upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang investasi pertahanan, seperti melalui penyusunan kajian tersebut, dapat berlanjut dan disempurnakan di masa mendatang.