Jakarta (06/10) – Bidang Perencanaan KKIP hari ini lanjutkan rangkaian rapat pembahasan rencana induk industri pertahanan di ruang rapat KKIP, Gedung D.I. Panjaitan, Kementerian Pertahanan, Jakarta. Ketua Bidang Perencanaan, Laksda TNI (Purn) Darwanto, S.H., M.A.P., mengundang sejumlah pihak terkait, diantaranya, Balitbang Kemhan, BUMN industri pertahanan, Dislitbang di lingkungan TNI dan Polri, BRIN, dan Universitas Pertahanan.
Mengacu kepada Keputusan Ketua Harian KKIP nomor 7 tahun 2014 dan Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2021, segenap pemangku kepentingan industri pertahanan diamanatkan untuk menguasai teknologi kunci dari sepuluh program Alpalhankam prioritas, yakni: kapal selam, pesawat temput, tank medium, radar, peluru kendali, roket, pesawat terbang tanpa awak, propelan, satelit militer, dan penginderaan bawah air.
Oleh karena itu, Bidang Perencanaan yang pada tahun ini memiliki program penyusunan rancangan peraturan presiden tentang Rencana Induk Industri Pertahanan bermaksud menghimpun data tentang realisasi terkini atas rencana penguasaan teknologi Alpalhankam prioritas di atas.
Sebagai pemapar utama utama pada pertemuan kali ini adalah Ir. Romie O. Bura., Ph.D., akademisi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pertahanan.
Dari pemaparan beliau, dapat ditarik benang merah bahwa penguasaan teknologi kritis Alpalhankam memerlukan penciptaan ekosistem penelitian, pengembangan, dan rekayasa yang berkemajuan. Kondisi tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari komitmen penguatan peran institusi akademik seperti perguruan tinggi.
Dalam diskusi lebih lanjut pada pertemuan tersebut, peserta rapat tidak menampik bahwa langkah percepatan penguasaan teknologi membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit. Oleh karenanya dipandang perlua ada pembicaraan lebih lanjut skema dukungan pendanaan untuk optimalisasi penguasaan teknologi industri pertahanan.
Bapak Kabidren dalam kata penutup rapatnya mengungkapkan apresiasinya kepada berbagai stakeholders atas komitmen dan kemajuan langkah-langkah yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian pemenuhan Alpalhankam. Kedepannya, pertemuan lintas pihak seperti ini akan terus diselenggarakan agar koordinasi dan sinergi tetap terbangun dan berkembang.