Jakarta (19/09) – KKIP hari ini menggelar FGD Penguatan Industri Pertahanan di Hotel Pullman, Jl. Thamrin – Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut mengangkat topik ”Pembiayaan dan Investasi Industri Pertahanan”.
FGD ini dihadiri oleh Plt. Katimlak KKIP, Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, MBA., Koorsahli KKIP Laksda TNI (Purn) Dr. Mulyadi, S.Pi, Kabid Perencanaan KKIP Laksda TNI (Purn) Darwanto, S.H., MAP., Staf Ahli Kerja Sama Ofset Marsda TNI (Purn) Danardono S. Adji, M.PP., Staf Ahli Bidang Penganggaran Ir. Gatot Tetuko, Dirjen Renhan Kemhan Laksda TNI Supo Dwi Diantara, S.T., M.Tr.Opsla., IPU., M.A., pakar industri pertahanan dari Universita Pertahanan Ir. Romie O. Bura, Ph.D, dan Ketua Pinhantannas Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate.
Plt. Katimlak KKIP, Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, MBA, dalam pengantar pembukaannya menyampaikan bahwa industri pertahanan memerlukan dukungan pendanaan yang memadai agar mampu memenuhi kebutuhan alpalhankam di dalam negeri. Beliau menyoroti arahan Presiden selaku Ketua KKIP untuk menggeser paradigma akuisisi alpalhankam dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.
Sesi pertama diawali oleh pemaparan oleh Deputi Polhukhankam Bappenas Bapak Bogat Widyatmoko, SE, MA, yang mengambil tema ”Kebijakan Anggaran Dalam Mendukung Industri Pertahanan Nasional”. Secara komprehensif tergambarkan berbagai skema pembiayaan industri pertahanan, diantaranya penerusan pinjaman, surat berharga syariah (sukuk), privatisasi, obligasi, dan lain-lain. Setiap skema tersebut memerlukan tindak lanjut agar dapat direalisasikan.
Pada paparan berikutnya, Bapak Ferry Akbar Pasaribu, selaku Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi, menjelaskan tentang Upaya Mendorong Investasi pada Industri Pertahanan Indonesia. Menurutnya, sektor industri pertahanan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mendapatkan investasi asing, diantaranya: kendala lisensi ekspor, resiko tinggi dalam kapabilitas teknologi, anggaraan pengdaan yang terbatas, kurangnya insentif pajak, dan batasan penjualan hanya untuk pasar domestik.
Mengangkat topik ”Kesiapan Perbankan Nasional dalam Mendukung Pembiayaan Pengadaan Alpalhankam dan Pengembangan Industri Pertahanan”, Direktur Institusional Banking BNI, Ahmad Salman Somantri, membeberkan berbagai bentuk dukungan BNI dalam pembiayaan sektor pertahanan, diantaranya: aktif ikut dalam membiayai vendor-vendor utama industri pertahanan melalui berbagai produk perbankan (GB, LC, SKBDN), dan aktif ikut PDN & PLN sejak 2006 sampai dengan sekarang. Beliau berharap ada kolaborasi saling dukung antara perbankan Himbara dengan Industri Pertahanan.
Dipandu oleh Ir. MG. Gatot Tetuko, Staf Ahli Bidang Penganggaran KKIP selaku moderator, diskusi berlangsung hangat terlihat dari antusiasme peserta terkait isu strategis yang diangkat pada FGD tersebut. Sejumlah isu yang mengemuka diantaranya pertimbangan dalam pengalokasian anggaran pertahanan, skema investasi dalam bentuk ofset, dan fleksibilitas pendanaan industri pertahanan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program KKIP tahun 2023 yang berfokus pada penguatan industri pertahanan melalui aspek pendanaan dan pembiayaan. FGD berlangsung sesuai agenda dan kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat apresiasi kepada para narasumber.