Jakarta (16/03) – Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua pertiga dari luas wilayah perairannya adalah perairan, baik laut pedalaman hingga Zona Ekonomi Eksklusif. Perairan Indonesia dan sekitarnya juga merupakan jalur lintas laut yang ramai.
Konsekuensi logis dari kondisi tersebut adalah Indonesia sangat membutuhkan alutsista berbasis matra laut, seperti kapal perang permukaan, untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.
KKIP merupakan komite yang mewakili pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan.
KKIP mengemban amanat utama untuk mencapai kemandirian pemenuhan alpalhankam, termasuk yang mempunyai nilai strategis seperti kapal perang permukaan.
Sehubungan dengan hal tersebut, tim ahli KKIP merilis hasil kajian tentang “Pembangunan Industri Pertahanan Bidang Kapal Perang Permukaan dan Ekosistemnya”.
Kapal perang permukaan merupakan kapal perang bersenjata yang digunakan untuk pertempuran langsung di lautan oleh angkatan laut yang dipersenjatai dengan meriam anti serangan udara, peluru kendali baik anti serangan udara, anti kapal selam, maupun terhadap sasaran di darat, torpedo, ranjau, bahkan rudal jelajah.
Prioritas pembangunan armada KRI diarahkan untuk pengadaan Kapal Patroli Cepat hingga mencapai keseimbangan kekuatan di tiap wilayah.
Untuk memenuhi armada angkatan laut tersebut, Indonesia telah menjajaki berbagai kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat seperti Korea Selatan, Jerman, Belanda dan negara-negara lain yang memiliki kemampuan serta teknologi pertahanan maritim.
Berdasarkan lokasi pembagian kelompok kegiatan menunjukkan bahwa (1) Proses kegiatan untuk design and engineering serta produksi dan konstruksi seperti steel palete, electrode, gas, insulation dan sebagainya, kuantitasnya adalah 40%; dan (2) Proses kegiatan untuk material, termasuk permesinan dan elektronik/elektrik dan sebagainya, kuantitasnya adalah 60% material impor dari negara lain. Ini berarti, ketergantungan pada produk/komponen dari luar negeri masih sangat dominan.
Benchmarking Pembentukan Ekosistem Industri Kapal
Ada tiga negara yang dapat menjadi rujukan pembangunan ekosistem industri kapal perang permukaan, yakni: Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Hasil benchmarking dari industri kapal Korea Selatan, Jepang, dan China menunjukkan bahwa industri kapal merupakan industri yang bersifat kompleks karena melibatkan begitu banyak supply komponen dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu integrasi dan keterkaitan yang dibangun dengan baik antara stakeholder yang terlibat. Contoh kasus pada ketiga negara juga menunjukkan pentingnya keberadaan suatu ekosistem industri dalam mendukung pengembangan industri secara lebih cepat dan terarah.
Potensi Ekosistem Industri Pendukung Kapal
Tahapan pembangunan ekosistem industri kapal perang permukaan di Indonesia dilaksanakan melalui:
- Pemetaan dan klasifikasi industri yang akan menjadi bagian dari ekosistem industri kapal perang permukaan.
- Penguatan industri dalam negeri yang masuk dalam ekosistem industri kapal perang permukaan.
- Pengembangan kapabilitas industri dalam negeri yang masuk dalam ekosistem industri kapal perang permukaan.
- Kemitraan atau kerjasama strategis dengan industri inti atau industri pemasok global
Secara agregat, untuk produk kapal perang permukaan, di Indonesia terdapat 127 perusahaan industri bahan baku dan komponen kapal yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok pekerjaan yakni Hull Structure (51 perusahaan/ industri), Outfitting (44 perusahaan/industri), Electrical (29 perusahaan/industri), dan Machinery (3 perusahaan/industri).
Pengembangan industri baja pada kelompok komponen Hull Construction tidak hanya akan berimbas pada industri komponen pelat dan profil baja, namun juga pada komponen lain yang berbahan baku material besi dan baja seperti contoh jangkar, rantai jangkar, pintu kedap, jendela, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tingkat daya saing galangan nasional akan sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku besi dan baja.
Penguatan Industri Lokal Sebagai Pemasok
Kemenperin telah mempublikasikan Roadmap penguatan industri kapal di Indonesia secara berurutan diuraikan sebagai berikut:
|
Tahun |
Target Capaian |
| 2012 | Capable to build various type of ships up to 50,000 DWT |
| Have facilities for ship repair up to 150,000 DWT | |
| Empowering National Ship Design and Engineering Center (NaSDEC) | |
| 2015 | Capable to build various type of vessels up to 85,000 DWT |
| Have facilities for new building up to 85,000 DWT | |
| NaSDEC has capability to design and engineer special purpose vessels | |
| 2020 | Capable to build various type of vessels up to 150,000 DWT |
| Have facilities for ship repair up to 200,000 DWT | |
| NaSDEC has capacity to design special purpose vessels like LNG/LPG carrier, naval ships | |
| Have sufficient ship component industry | |
| 2025 | Capable to build various type of vessels up to 200,000 DWT |
| Have facilities for ship repair up to 300,000 DWT | |
| NaSDEC become centre of excellent in ship design and engineering | |
| Have strong ship component industry |
Pengembangan Industri Lokal Sebagai Pengganti Pemasok
Perusahaan perkapalan dalam memproduksi kapalnya dipengaruhi oleh permintaan terhadap output yang dihasilkannya. Permintaan terhadap input akan timbul karena adanya permintaan terhadap output.
Untuk dapat survive dalam kompetisi pasar, dibutuhkan dukungan pemodalan dalam pembiayaan pembangunan kapal. Hal ini tidak hanya dialami oleh galangan-galangan kelas kecil dan menengah saja, akan tetapi juga terjadi pada galangan-galangan besar di Indonesia.
Kerja sama Strategis dengan Industri Pemasok Global
Menelaah dan mengevaluasi fungsi dan peranan galangan kapal yang sangat penting dalam konteks, sosial, ekonomi dan pertahanan negara. yang berorientasi masa depan, maka sudah tepat kalau disebut, galangan kapal (Industri Maritim) merupakan Industri Strategis dan Industri masa depan yang urgent untuk ditumbuh kembangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai program strategis di sektor kemaritiman di mana galangan kapal (Industri Maritim) sebagai tulang punggung dalam memproduksi sarana dan prasarana kapal yang sangat dibutuhkan sampai tahun 2030.
Hubungan jangka panjang antara pelaku supply chain dalam melaksanakan kerjasama strategis dengan industri pemasok global akan mengakibatkan kinerja supply chain management meningkat. Integrasi proses di dalam supply chain management tidak hanya dilakukan dari segi internal bisnis saja, melainkan juga segi eksternal bisnis.
Kesimpulan
Ekosistem industri kapal perang permukaan yang diusulkan setidaknya harus terdiri atas 4 (empat) elemen utama, yakni industri, asosiasi (industri kapal), pengguna, dan institusi pendukung. Elemen industri terdiri atas industri alat utama (tier 1), industri komponen utama (tier 2), industri komponen atau suku cadang (tier 3), dan industri bahan baku (tier 4). Elemen asosiasi terdiri atas asosiasi yang beranggotakan industri kapal dalam negeri. Elemen pengguna terdiri atas TNI sebagai pengguna utama dari kapal perang permukaan, dan kementerian atau lembaga yang relevan. Elemen institusi pendukung terdiri atas pemerintah, lembaga legislatif, perguruan tinggi, perbankan, organisasi professional, dan lembaga standardisasi. Semua elemen dalam ekosistem industri ini memiliki peran dan kontribusinya masing-masing sesuai dengan bidangnya.
Tindak lanjut hasil kajian
Pada tanggal 16 Januari 2023 lalu, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pertahanan Laut Laksda TNI (Purn) Dr. Mulyadi, S.Pi, KKIP menyerahkan hasil kajian tersebut kepada Wakil Menteri Pertahanan, Herindra, yang juga sekaligus Sekretaris KKIP.
Staf Ahli KKIP Bidang Pertahanan Laut, Dr. Mulyadi, IPU (kanan) menyerahkan hasil kajian kepada Wakil Menteri Pertahanan, Herindra, pada 16 Januari 2023 lalu
Penyerahan tersebut dilaksanakan di sela-sela arahan Wamenhan pada awal tahun lalu dan dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan KKIP, baik Tim Pelaksana maupun Tim Ahli, yang berasal dari berbagai latar belakang kementerian/lembaga.
Harapannya hasil kajian ini dapat memperkuat komitmen dan mendorong aksi seluruh pihak terkait untuk membangun, mengembangkan, dan memajukan industri pertahanan Indonesia di bidang siber beserta ekosistemnya.
Selengkapnya kajian tersebut dapat dibaca dengan mengklik tautan berikut: https://1drv.ms/b/s!AnoMAloClDtBwTgMfcCchlwv9IFA?e=U849aP