Jakarta (17/03) – Mewakili Plt Katimlak KKIP, Kabid Perencanaan KKIP Laksda TNI (Purn) Darwanto, MAP, bersama Plt. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas, Dr. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP, CACP melaksanakan kunjungan kerja ke PT. Krakatau Steel, di Cilegon, Banten, pada Rabu 15 Maret lalu.

Dalam rombongan ikut serta Kabid Alih Teknologi dan Ofset Dr. Yono Reksoprodjo, Korsahli KKIP Laksda TNI (Purn) Dr. Mulyadi, Staf Ahli Litbangyasa KKIP Dr. Teguh Haryono, Staf Ahli Bidang Pendanaan Gatot Tetuko, Staf Bidang Pendanaan dan Pembiayaan KKIP Kolonel (Purn) Pudjiyanto, Staf Bidang Litbangyasa dan Standardisasi Kolonel Laut (Purn) Victor Ngadi, SM, Kabag Renprogar KKIP Kolonel Kal Nanto Nurhuda, SM, Koorspri Katimlak KKIP Kolonel Chk Heru Eko Budi Susilo, SH, dan staf sekretariat M. Idhan Chaer.

Rombongan diterima oleh perwakilan dari divisi riset dan human PT. Krakatau Steel. Dalam penjelasan pembukanya, perwakilan PT. Krakatau Steel mengemukakan bahwa PT. Krakatau Steel berkomitmen meningkatkan TKDN dengan menerapkan berbagai langkah seperti sertifikasi dan riset produk substitusi untuk produk baja impor.

Dr. Slamet Soedarsono yang juga sekaligus merupakan Kabid Pendanaan dan Pembiayaan KKIP menerangkan bahwa kunjungannya berangkat dari realitas bahwa penggunaan baja impor yang masih marak dalam produk-produk industri pertahanan.

Hal ini berdampak pada nilai TKDN produk hilir industri pertahanan (alutsista) yang belum menggembirakan.

Beliau menegaskan bahwa kemampuan produksi baja merupakan salah satu cerminan kekuatan negara. Oleh karenanya beliau menekankan perlunya penguasaan teknologi secara mandiri.

Krakatau Steel diketahui telah mendiversifikasi bidang usahanya yang diantaranya terdiri dari baja industri, baja konstruksi, industrial water, industrial pipe, hingga daya listrik.

Di sektor pertahanan, perusahaan baja terbesar di Indonesia ini telah menjadi pemasok bahan baku untuk jembatan bailey, pembangunan infrastruktur markas/posko/barak, dan badan kapal perang.

Kedepannya ditargetkan dapat memasok bahan baku untuk badan ranpur/rantis, laras senjata, nozzle-RPS, dan casing RPS.

Rombongan KKIP menyoroti baja dari luar negeri yang lebih kompetitif dari segi harga dan ketersediaan stok. Akibatnya, sejumlah industri pertahanan masih mengimpor pelat baja dari negara lain seperti Singapura yang mempunyai stok untuk pembelian dalam jumlah terbatas.

Dalam kondisi ini, industri pertahanan dalam negeri sulit memenuhi ambang batas minimum nilai TKDN yang ditekankan oleh pemerintah pada alpalhankam yang diadakan dari dalam negeri.

Krakatau Steel merespon bahwa mengkompensasi nilai bisnis industri pertahanan yang belum signifikan tidak mudah, apalagi sampai harus menyediakan sarana-prasarana baru.

Kendati demikian, PT. Krakatau Steel mengklaim kini tengah berusaha secara bertahap untuk mampu berperan lebih besar selaku tier-4 (produsen bahan baku) industri pertahanan.

Bidang Pendanaan dan Pembiayaan KKIP pada tahun ini memiliki agenda untuk meninjau nilai dan perhitungan TKDN di setiap tier/tingkat industri pertahanan. Beberapa waktu sebelumnya, Bapak Slamet melaksanakan kunjungan dengan agenda serupa ke PT. Pindad dan PT. Infoglobal.

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir juga menggencarkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk menekan impor dan memajukan ekosistem industri dalam negeri.

Translate »