Pelaksanaan rapat koordinasi KKIP dengan jajaran Direktur Utama pada Defend ID
Jakarta (13/01) – KKIP awali tahun dengan pertemuan dengan jajaran direktur utama BUMN Defend ID pada Kamis, 12 Januari 2023. Hadir pada pertemuan tersebut, ketua-ketua bidang pada Tim Pelaksana KKIP, para staf ahli KKIP, perwakilan direktur utama pada PT. Pindad, PT. PAL Indonesia, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Len Industri, dan PT. Dahana yang hadir secara daring.
Meneruskan apa yang telah diterangkan pada rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Pertahanan kemarin, Plt Katimlak KKIP, Letjen TNI Dr. Yoedhi Swastanto, MBA, menyampaikan KKIP memiliki sejumlah program prioritas untuk tahun 2023. Program pertama ada revisi sejumlah peraturan terkait industri pertahanan.
Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2013 misalnya diklaim memerlukan sejumlah penyesuaian pada beberapa klausulnya karena tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 yang menjadi acuan primer regulasi industri pertahanan Indonesia. KKIP sendiri mentargetkan untuk memacu pencapaian visi kemandirian industri pertahanan nasional. Oleh karena itu, KKIP akan mencermati seluruh aspek tata kelola industri pertahanan, termasuk hukum dan perundang-undangan.
Dr. Yoedhi menambahkan KKIP akan terus berkomitmen mendukung peningkatan kontribusi BUMN dalam pengadaan alpalhankam nasional. Menurutnya, kinerja BUMN selama ini layak diapresiasi. Kendati demikian, langkah strategis seluruh pemangku kepentingan, termasuk tentunya BUMN Industri Pertahanan, perlu ditingkatkan lagi agar cita-cita industri pertahanan yang maju, kuat, dan berdaya saing dapat direalisasikan.
Sejumlah masukan diterima dari para direktur, diantaranya data proyeksi kebutuhan alpalhankam yang jelas sebagai arah operasional bisnis serta harapan akan adanya insentif terhadap penelitian dan pengembangan.