Jakarta (08/09) – Bidang Perencanaan Tim Pelaksana KKIP (Bidren KKIP) menggelar rapat ketiga Tim Kerja Penyelerasan Data Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam pada Selasa, 6 September 2022. Kabid Litbangyasa dan Standardisasi KKIP, Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, MBA, selaku pimpinan rapat menyampaikan pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui perspektif TNI AD selaku pengguna atas peran, capaian, dan harapan penyelenggaraan industri pertahanan untuk kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan matra laut.
Mewakili TNI AD, Paban III/Litbangasro Srena AD Kolonel Arh Ignatius Wahyu Jatmiko, mengemukakan pada tahun 2021, TNI AD telah merumuskan kebutuhan Alpalhan yang jumlahnya tidak sedikit, diantaranya lebih dari seratus ribu pucuk senjata ringan, seribu unit lebih senjata Arhanud, seribu unit lebih kendaraan tempur, dan hampir tiga puluh ribu unit kendaraan bermotor.
Kebutuhan Alpalhan yang diestimasikan bernilai puluhan triliunan Rupiah ini akan memiliki efek berganda yang luar biasa ketika Alpalhan tersebut sebagian besarnya bisa dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri.
Dalam paparannya, Kolonel Arh Ignatius menunjukkan pada tahun 2021 saja, badan usaha milik pemerintah maupun swasta berhasil meraup triliunan Rupiah total pengadaan dalam negeri TNI AD.
Cuplikan layer diskusi daring pada rapat Bidren KKIP – Srena AD
Meskipun demikian, Kolonel Arh Ignatius menggarisbawahi masih adanya keterbatasan teknologi pada industri pertahanan dalam negeri yang membuatnya belum mampu memenuhi kebutuhan roket, rudal, UCAV, dan radar. Diuraikan lebih lanjut olehnya bahwa industri pertahanan dalam negeri belum mampu memenuhi spesifikasi teknis yang diinginkan TNI AD, masih terbatasnya insinyur yang capable untuk teknologi tinggi, dan cakupan litbang yang belum mampu menjangkau kebutuhan teknologi yang utuh.
Kebijakan pembangunan TNI AD tahun 2022 telah dirancang berpihak kepada upaya meningkatkan kemampuan pemenuhan mandiri Alpalhan matra darat. Peraturan KASAD Tahun 2021 menguraikan bahwa “pengembangan material TNI AD tahun 2020-2024 diarahkan untuk modernisasi, mendukung tugas-tugas operasi, latihan gabungan, dan interoperabilitas antar Angkatan melalui pengadaan Alutsista dan non-Alutsista baru berdasarkan user oriented, operational requirement, dan aspek interoperabilitas dengan mengutamakan produk industri pertahanan dalam negeri untuk material yang dapat diproduksi di dalam negeri. Sedangkan material dari luar negeri mengutamakan kandungan lokal, alih teknologi dan alih pengetahuan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD.
Secara umum Bidang Perencanaan KKIP mengapresiasi upaya TNI AD merencanakan perlibatan yang lebih jauh industri pertahanan kedepannya. Staf Bidang Perencanaan, Kolonel Laut (KH) Dr. Danny Zulkarnaen, menambahkan perlu ada perlibatan lebih besar BUMN Pertahanan selain PT. Pindad (Persero) dalam agenda pemenuhan Alpalhan matra darat.