Rapat Pokja Bidang Pendanaan dan Pembiayaan KKIP pada Senin, 8 Agustus 2022
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2021 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat KKIP, KKIP memiliki fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan. Acara ini mengambil tema: Pemeliharaan Alutsista dan Alpalhankam oleh BUMN Industri Pertahanan.
Rapat yang digelar di ruang rapat DH 5 lantai 1 Kementerian PPN/Bappenas ini dihadiri oleh Asrena Kasau Marsda TNI Dr. Ir. Purwoko Aji Prabowo, M.M., M.D.S. selaku narasumber, Dirut PT. DI (Persero) Marsda TNI Gita Amperiawan selaku perwakilan BUMN, Adi Sasongko, Dirut PT ITS selaku perwakilan BUMS, seluruh Kepala Bidang KKIP, serta seluruh direksi PT. DI (Persero) dan PT ITS yang hadir secara daring.
Dalam pembukaannya, Kepala Bidang Pendanaan dan Pembiayaan KKIP, Dr. Ir. Slamet Soedarsono, menyampaikan tentang dinamika yang terjadi dalam pemeliharaan pesawat di TNI AU dan bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh Industri Pertahanan (BUMN/BUMS) dan perusahaan luar negeri. Kemandirian Industri Pertahanan sangatlah penting dan menjadi cita-cita bersama dalam membangun kekuatan pertahanan.
Dalam paparannya, Asrena Kasau menyampaikan bagaimana upaya untuk memenuhi sasaran postur TNI AU 2005-2024 dan capaian yang sudah didapat. TNI AU juga telah melaksanakan joint production dan joint development baik Alutsista maupun Alpalhankam lainnya bekerjasama dengan Industri Pertahanan dalam negeri.
Dirut PT. DI (Persero), Marsda TNI Gita Amperiawan, menyampaikan bahwa Maintenance, Repair, dan Overhaul (MRO) adalah topik yang sangat menarik terutama dihadapkan dalam upaya meningkatkan kemampuan TNI AU dalam sisi industri sehingga kemampuan Alutsistanya akan meningkat, sesuai visi PT. DI (Persero) menjadi market leader pesawat terbang turboprop kelas menengah dan ringan serta menjadi acuan dari perusahaan di wilayah Asia Pasifik dengan mengoptimalkan kompetensi industri dan komersial terbaik.
Serapan MRO dalam negeri (periode 2018-2022) cenderung menurun walaupun mendapat dukungan penuh dari TNI, terutama TNI AU selaku user. PT. DI (Persero) selaku Original Equipment Manufacturing (OEM), Air Mobility Command/AMC dan pemilik Design Organisation Approval/DOA Level D siap mendukung keperluan MRO pesawat TNI. Dukungan pemerintah/TNI sangat diperlukan untuk pemanfaatan dan pengembangan Maintenance, Repair, Overhaul/MRO Indhan. Untuk itu dibutuhkan sinergitas antar lembaga terkait untuk mendorong efisiensi anggaran pemeliharaan pesawat dan Alutsista lainnya.
Kabid TOT KKIP, Dr. Ir. Yono Reksoprojo, DIC menyampaikan bahwa kehadiran Industri Pertahanan dibutuhkan untuk mempertahankan posisi strategis nasional. Untuk itu dibutuhkan keseriusan dan keterlibatan semua pihak guna mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan.
Adi Sasongko, Dirut PT. ITS mengatakan bahwa bisnis MRO adalah hal yang menarik dan menjanjikan, tetapi regulasi yang ada saat ini dinilai sangat memberatkan. Dibutuhkan langkah-langkah inovatif untuk mempercepat kemandirian yang menjadi cita-cita bersama antara pemerintah, user, dan Industri Pertahanan.
Seperti disampaikan oleh Asrena Kasau, TNI AU sangat berharap dari kegiatan MRO dapat meningkatkan kegiatan operasi. Industri Pertahanan harus memiliki keyakinan bahwa TNI selalu mendukung dan mendorong keterlibatan industri pertahanan dalam negeri untuk bersama-sama membangun kemandirian Industri Pertahanan. Peran KKIP sangat dibutuhkan untuk mendorong dan mengawal peningkatan kemampuan Industri Pertahanan Dalam Negeri.