Bidang Perencanaan KKIP menggelar rapat Tim Kerja Perencanaan Strategis Industri Pertahanan pada Kamis, 28 Juli 2022
Jakarta (29/07) – Tim Kerja Perencanaan Strategis Industri Pertahanan kembali menggelar rapat antar pemangku kepentingan terkait perencanaan industri pertahanan pada Kamis, 28 Juli 2022. Tim yang dibentuk oleh Bidang Perencanaan Tim Pelaksana KKIP ini mengulas isu terkait penguatan bidang usaha pertahanan BUMN dan rencana kedepan pengelolaan holding pertahanan.
Mengawali rapat, Ketua Bidang Perencanaan KKIP menyampaikan dalam rangka menyusun dan membentuk rencana induk industri pertahanan, diperlukan pemetaan terhadap rencana-rencana menteri/kepala lembaga anggota KKIP dalam mendukung realisasi sepuluh program prioritas penguasaan teknologi pertahanan.
Rina Moreta, perwakilan Keasdepan Bidang Industri Manufaktur Kementerian BUMN pada tim kerja tersebut, selaku pembicara utama pada pertemuan tersebut mengemukakan holding BUMN Industri Pertahanan memiliki target pada tahun 2024 diantaranya 24% penurunan impor, rata-rata Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT/TRL) di angka 8, dan minimal 50% TKDN.
“untuk merealisasikan target ini, holding BUMN Industri Pertahanan memiliki grand strategy SIAP, yaitu, Selaraskan komitmen, Integrasikan rantai pasok, Akselerasi keunggulan komersial, dan Pastikan keunggulan produk” – Rina Moreta
Rina menambahkan, “untuk merealisasikan target ini, holding BUMN Industri Pertahanan memiliki grand strategy SIAP, yaitu, Selaraskan komitmen, Integrasikan rantai pasok, Akselerasi keunggulan komersial, dan Pastikan keunggulan produk.”
Cuplikan layar sesi diskusi rapat Tim Kerja Perencanaan Strategis Industri Pertahanan pada Kamis, 28 Juli 2022
Kepada seluruh peserta rapat, Rina mengutarakan BUMN Industri Pertahanan mengharapkan adanya dukungan kolaborasi bersama holding, percepatan administrasi kontrak proyek Alutsista, tambahan pendanaan, pelibatan lebih besar BUMN dalam perencanaan kebutuhan Alpalhankam, dan pemberian insentif kepada produk BUMN.
Menanggapi paparan tersebut, Hery Mochtady, Vice President Perencanaan Strategis PT. Pindad, mengapreasiasi beberapa capaian insentif pemerintah terhadap industri pertahanan khususnya PT . Pindad. Kendati demikian, Hery mengungkapkan ada dua pekerjaan rumah yang mesti menjadi perhatian dalam perencanaan holding kedepan.
“Beberapa training belum mengena ke kebutuhan teknologi sebenarnya atau terkesan sekedar diada-adakan. Selain itu, ketika dibawa pulang ke Indonesia, ilmu yang didapatkan dari training di luar negeri sering tidak dapat diimplementasikan karena belum didukung peralatan yang memadai” – Hery Mochtady
Pada tahun ini, Bidang Perencanaan KKIP mentargetkan penyelesaian Rencana Induk Industri Pertahanan yang diproyeksikan hingga tahun 2045. Akuisisi teknologi yang sistematis dan berkesinambungan merupakan unsur fundamental dalam mewujudkan industri pertahanan yang maju dan berdaya saing. Oleh karena itu, melalui dokumen strategis tersebut, diharapkan permasalahan-permasalahan ofset di atas dapat dibereskan.
Kolonel Laut (T) Irwan Firdaus, M.M., M.Han kepada Rina Moreta menyampaikan “perlu adanya kontrol pencapaian ofset, baik yang direct maupun indirect, yang tertata dengan baik dalam bentuk perencanaan strategis yang dibuat oleh industri pertahanan masing-masing”.
Di akhir rapat, Rina Moreta sepakat untuk menindaklanjuti masukan dan saran anggota tim kerja. Dalam waktu dekat akan diagendakan pertemuan lanjutan antara KKIP, Kementerian BUMN, dan industri pertahanan untuk memetakan rencana kebutuhan akuisisi teknologi prioritas alpalhankam.
