Bidang Transfer Teknologi dan Ofset KKIP Menggelar Rapat Pembahasan Skema KLO Kapal Bantu Hidro Oseanografi
Jakarta (18/07) – Bidang Transfer Teknologi (ToT) dan Ofset Tim Pelaksana KKIP menggelar rapat pengambilan keputusan dalam rangka pembahasan skema kandungan lokal Kapal Bantu Hidro-Oceanografi (BHO) pada Selasa, 12 Juli 2022. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Kabid ToT dan Ofset, Dr. Yono Reksoprodjo, DIC dan dihadiri oleh jajaran tim pelaksana. staf ahli KKIP dan sekretariat KKIP, Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan (Dirtekindhan) Kementerian Pertahanan, dan Tim Ahli Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan.
Dirtekindhan mengemukakan skema KLO pengadaan 1 unit kapal BHO dari Galangan Kapal Abeking & Rasmussen Jerman senilai 127 juta euro telah mencapai persentase 81% nilai kontrak. Dengan demikian, dibutuhkan penambahan 4% lagi agar terpenuhi ambang batas minimun Kandungan Lokal dan Ofset (KLO) sebesar 85% sesuai amanat undang-undang no. 16 tahun 2012
Kemhan mengusulkan agar badan-badan usaha swasta tanah air dapat didayagunakan untuk memenuhi kekurangan 4% KLO tersebut. Melalui skema demikian, diharapkan terbentuk ekosistem industri pertahanan yang tumbuh dan berkesinambungan.
Dirtektindhan Kemhan, Marsma TNI Ir. Wajariman, M.Sc, mengutarakan “kami saran kepada KKIP bahwa kekurangan 4% dalam pemenuhan 85% sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2012 dapat dipenuhi oleh industri pertahanan tier 2 dan 3 yang produknya dapat memenuhi pembangunan Kapal BHO”.
Undang-undang nomor 16 tahun 2012 mengkategorisasikan industri pertahanan kedalam empat lapis (tier), yaitu lapis 1 yang memproduksi alat utama, lapis 2 yang memproduksi komponen utama, lapis 3 yang memproduksi komponen penunjang, dan lapis 4 yang memproduksi bahan baku.
Jajaran KKIP merespon positif dan menyepakati usulan tersebut karena akan memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam pembangunan kapal BHO TNI AL berikutnya. Secara paralel hal ini juga akan memberikan kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk pemeliharaan kapal BHO kedepannya.
Bidang ToT dan Ofset mempertegas usulan tersebut dengan menekan perlunya penambahan personel yang dikirim ke Abeking & Rasmussen di Jerman dalam rangka kegiatan ofset kapal BHO tersebut. Yono Reksorodjo menambahkan “penekanan Katimlak KKIP untuk kegiatan KLO yang telah disusun dan diarahkan berdasarkan result oriented , bukan dari besar tapi hasil yang didapat dan dampak serta manfaat bagi industri pertahanan”.
Rapat ditutup dengan mengagendakan koordinasi lanjutan dengan Abeking & Rasmussen untuk memuat putusan rapat tersebut pada proposal KLO.
