Bidang Perencanaan KKIP Menggelar Rapat Tim Kerja Perencanaan Strategis Industri Pertahanan Pada Kamis, 21 Juli 2022
Jakarta (26/07) – Bidang Perencanaan Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (Bidang Perencanaan KKIP) menggelar rapat bersama jajaran perwakilan kementerian dan lembaga serta badan-badan usaha pertahanan milik pemerintah pada Kamis, 21 Juli 2022 lalu.
Kegiatan tersebut merupakan pertemuan pertama dalam rangkaian rapat Tim Kerja Perencanaan Strategis Industri Pertahanan yang dipimpin oleh Ketua Bidang Perencanaan KKIP, Laksda TNI (Purn) Darwanto, S.H., M.A.P. Pada pertemuan tersebut, rapat mengambil topik Capaian, Evaluasi, serta Rencana Pengembangan dan Pendayagunaan Industri Pertahanan Dalam Negeri.
Untuk mengulas secara mendalam permasalahan tersebut, tim kerja menghadirkan pembicara utama, Agus Samsudin, S.IP. MT, Ahli Pertahanan Negara Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan. Mengawali paparannya, Agus menyampaikan bahwa tercatat total 194 industri pertahanan yang terdaftar di Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan (Dittekindhan) Pothan Kemhan dengan pembagian 10 BUMN dan 184 BUMS.
Cuplikan layar kegiatan diskusi pada Rapat Tim Kerja Bidang Perencanaan
Ditambahkan oleh Agus, Ditjen Pothan Kemhan juga melaksanakan asesmen industri pertahanan dengan tujuan untuk menilai dan memetakan tingkat kemampuan industri. “Kemhan menilai kemampuan produksi, kemampuan teknologi, kemampuan manufaktur, dan tingkat komponen dalam negeri”, ujar Agus.
Gelaran rangkaian rapat tersebut ditujukan untuk memberikan masukan substantif pada Rencana Induk Industri Pertahanan yang tengah disusun oleh Bidang Perencanaan. Dokumen ini akan menjadi arah kebijakan akusisi teknologi dan produksi Alpalhankam yang berjangka panjang.
“rencana induk akan menjadi dokumen yang mengelaborasikan dan mengkoherensikan semua kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan perencanaan industri pertahanan yang tertuang pada Kementerian/Lembaga yang menterinya adalah anggota KKIP, dan industri pertahanan” – Darwanto
Darwanto menerangkan, “rencana induk akan menjadi dokumen yang mengelaborasikan dan mengkoherensikan semua kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan perencanaan industri pertahanan yang tertuang pada Kementerian/Lembaga yang menterinya adalah anggota KKIP, dan industri pertahanan”.
Ide untuk mengintensifkan evaluasi dalam bingkai penyelenggaraan industri pertahanan mendapat respon positif dari peserta rapat. Akademisi pakar teknologi pertahanan asal Universitas Pertahanan, Romie Bura, Ph.D mengatakan “evaluasi merupakan instrumen penting dalam penyusunan rencana induk dan peta jalan industri pertahanan. Evaluasi ini bukan untuk melihat hasil akhir, tapi pada proses untuk mencapai hasil akhir”.
