Tulisan Artikel Juara Pertama Lomba Blog Nasional KKIP dengan tema ” Imajinasi anda mengenai Industri pertahanan Nasional 10 tahun yang akan datang.
” oleh Muhammad Fadel Dwi Nugraha
*Bagian 1
Konflik yang terjadi antara Indonesia – RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dalam kasus laut Natuna Utara menjadi polemik bilateral kedua negara yang tak kunjung selesai. Hubungan persahabatan kedua negara tersebut yang sebelumnya sempat membaik kembali memanas akibat konflik tersebut. Kekhawatiran terjadi dari pihak Indonesia, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Kabinet Indonesia Maju), terkait potensi terganggunya hubungan kedua negara, termasuk investasi RRT ke Indonesia. Kekhawatiran lain yang mungkin terjadi akibat konflik ini adalah embargo dari RRT terhadap Indonesia, dalam bentuk apapun, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia dalam pengadaan senjata militer dari 1999 sampai 2005 akibat pelanggaran HAM yang dilakukan ABRI di Timor Timur.
Konflik bilateral pasti terjadi dan Indonesia perlu menunjukkan wibawa dan kedaulatannya di mata dunia. Berbicara tentang wibawa, tidak pernah terlepas dari peran TNI dan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata). Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sedang mengeskalasi wibawanya kepada dunia. Hal ini ditunjukkan dengan anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang naik setiap tahun. Dalam RAPBN 2020, sebesar Rp 131,2 triliun dianggarkan untuk Kemhan, terbesar dibandingkan Kementerian lainnya. Angka tersebut naik sekitar 19,7% dibandingkan tahun 2019. Angka tersebut cukup sexy untuk ukuran anggaran kementerian. Namun, anggaran tersebut jika dibandingkan dengan prediksi PDB tahun 2019 sebesar Rp 15.881,8 triliun, masih setara 0,83% PDB. Artinya, angka tersebut masih butuh usaha dua kali lipat untuk mencapai target Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, sebesar 1,5% dari PDB. [ Download Perhitungan Disini ]
Mengapa harus membicarakan anggaran Kemhan terlebih dahulu di awal?
Karena nilai anggaran Kemhan menunjukkan seberapa besar alokasi untuk Alutsista TNI, penelitian dan pengembangan Industri Pertahanan, dan modernisasi sarana dan prasarana integratif di masa mendatang. Kembali berbicara tentang wibawa negara, bukan?
Dalam rincian anggaran Kemhan (Databooks Katadata), Alutsista terdiri dari Rp 4,59 triliun untuk wahana darat, Rp 4,16 triliun untuk wahana laut, dan Rp 2,11 triliun untuk wahana udara. Sementara untuk modernisasi sarana dan prasarana dianggarkan sebesar Rp 921,1 milyar. Penelitian dan pengembangan Industri Pertahanan dianggarkan sebesar Rp 2,41 triliun.
Infografis Anggaran Kementerian Pertahanan
Dengan anggaran sebesar itu, Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju, mempunyai pekerjaan rumah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan pertahanan dan keamanaan Indonesia, terutama pengembangan untuk Industri Pertahanan. Rencana Strategis (Renstra) III menjadi salah satu tolakan Pak Prabowo Subianto dalam memanfaatkan anggaran Kemhan untuk meningkatkan Minimum Essential Force (MEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari 72% menjadi 100%, bahkan Beliau ingin melampaui MEF TNI.
Kehadiran industri pertahanan dapat mendukung Renstra III untuk menaikan persentase MEF TNI. Demi mendukung industri pertahanan tersebut, Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekan Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Keberadaan KKIP (Komite Kebijakaan Industri Pertahanan) tersebut telah menopang industri pertahanan untuk mengembangkan Alutsista secara mandiri dan manajemen yang baik. Setelah dibentuk KKIP dan berjalan dengan baik, telah terbentuk juga Perhimpunan Industri Pertahanan Indonesia (Pipindo) sejak 27 November 2019 sebagai wadah industri pertahanan di Tanah Air, baik BUMN dan BUMS, untuk berkolaborasi untuk mengakselerasi pertahanan secepat mungkin sesuai dengan arahan Pak Presiden dan Pak Prabowo Subianto. Berbicara tentang arahan Pak Presiden, tibalah suatu pertanyaan krusial.
[ Masih Berlanjut... ]